JALADRI NEWS - Jakarta, Forum Silaturahmi Pemuda Islam (FSPI) mendesak Presiden Prabowo Subianto melakukan evaluasi serius terhadap kinerja Ariza Patria Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Wamen Desa PDT). Desakan ini mencuat setelah dua isu besar terkait kementerian tersebut dinilai menciptakan kegaduhan dan berpotensi mengganggu stabilitas pemerintahan, khususnya pada sektor pembangunan desa yang menjadi prioritas nasional.
FSPI menyoroti temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengenai adanya Tenaga Pendamping Profesional (TPP) yang merangkap jabatan sebagai PNS maupun PPPK. Temuan tersebut dianggap sebagai indikasi lemahnya pengawasan internal di lingkungan Kemendes.
“Ketika BPK menemukan penyimpangan, publik berhak mempertanyakan siapa yang bertanggung jawab menjaga kepatuhan. Dugaan adanya pembiaran di level pimpinan, termasuk Wakil Menteri, harus ditelusuri secara menyeluruh,” ujar Zuhelmi dari FSPI.
Selain persoalan rangkap jabatan, FSPI juga menyoroti polemik pernyataan Wamen Desa mengenai kemungkinan pengalihan sementara tanah desa untuk kebutuhan pembangunan. Pernyataan tersebut memicu reaksi keras dari dinas terkait hingga kepala desa di Kabupaten Tegal, dan dinilai mengacaukan pemahaman publik terkait regulasi aset desa.
“Pernyataan itu jelas keliru dan memunculkan kegelisahan baru di masyarakat desa. Ini mencederai semangat persatuan yang tengah dibangun Presiden Prabowo. Pejabat publik seharusnya menjaga stabilitas, bukan menambah polemik,” tegas Zuhelmi.
FSPI menilai dua isu tersebut tidak dapat dipandang sebagai kejadian terpisah. Rentetan kontroversi ini dinilai mencerminkan lemahnya kendali internal yang berisiko menggerus kepercayaan masyarakat desa terhadap pemerintah pusat.
Karena itu, FSPI meminta Presiden Prabowo mengambil langkah tegas demi menjaga wibawa pemerintahan.
“Jika kegaduhan terus berulang dan berdampak pada menurunnya kepercayaan publik, pemerintah tidak boleh ragu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Wamen Desa PDT dan bila perlu dicopot dari jabatan,” tutup Zuhelmi.
