Pada dini hari 16 Juli 2025, di asrama SMKA Tun Datu Mustapha, Papar, Sabah, Zara Qairina Mahathir ditemukan tak sadarkan diri di dekat selokan bawah gedung. Dalam kondisi kritis, dia dilarikan ke Queen Elizabeth I Hospital, namun meninggal keesokan harinya akibat cedera berat, yang awalnya dianggap sebagai kecelakaan karena terjatuh dari lantai tiga.
Keputusan tidak melakukan autopsi saat itu memicu kegelisahan publik. Beberapa hari kemudian, ibu Zara melihat memar saat memandikan jenazah. Hal ini memunculkan laporan resmi ke polisi pada 3 Agustus, disusul permintaan kuat dari keluarga agar jenazah Zara diekskavasi dan dilakukan pemeriksaan forensik—tuntutan yang akhirnya ditindaklanjuti oleh jaksa.
Sebagai respons, 8 Agustus, Kejaksaan Agung memerintahkan polisi melakukan ekskavasi jenazah. Sehari kemudian, jenazah Zara diekskavasi di Sipitang dengan pengamanan ketat dan kehadiran media. Proses ini diikuti otopsi selama 8 jam pada 10 Agustus, berlangsung profesional di depan kuasa hukum keluarga, tanpa gangguan. Hasil sementara mengindikasikan adanya luka dan patah tulang, meski detail rinci baru akan dirilis melalui laporan resmi setelah prosedur forensik lengkap selesai.
Kasus ini kemudian menjadi isu moral publik. Gelombang aksi “Justice for Zara” meluas di berbagai kota Sabah, sebagai refleksi keprihatinan atas keselamatan siswa dan prosedur pendidikan. Para pemimpin politik mendesak investigasi adil dan transparan. Oposisi menyoroti kelemahan standar operasional dan pengawasan terhadap insiden serius di sekolah asrama.
Dalam tanggapan institusional, tim investigasi khusus dari Bukit Aman dibentuk untuk memastikan integritas penyelidikan. Pemerintah pun memerintahkan audit nasional keamanan sekolah, termasuk evaluasi prosedur bullying, pelatihan pegawai, dan peningkatan sistem pengaduan.
Kini, semua mata tertuju pada laporan forensik final dan kemungkinan pembukaan inquest—prosedur resmi hukum untuk menyelidiki penyebab kematian. Kejelasan ini menjadi harapan bukan hanya untuk keluarga Zara, tetapi untuk memastikan bahwa sistem pendidikan dan perlindungan anak di Malaysia benar-benar bisa menjawab kebenaran dan mendukung keadilan menyeluruh.
