Jakarta, Jaladrinews - Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPP GMNI) menyatakan sikap tegas terhadap situasi politik nasional yang tengah memanas. Dalam pernyataan resmi mereka, GMNI menilai demokrasi Indonesia tengah menghadapi ujian besar akibat kegagalan DPR dalam menyerap aspirasi publik dan maraknya tindakan represif aparat kepolisian.
Ketua Umum DPP GMNI Risvad Fahlefi menyampaikan organisasinya mengajukan lima tuntutan utama bertajuk Pancatura Lima Tuntutan Rakyat GMNI yang dirilis pada Jumat (29/8).
Pertama, GMNI mendesak Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI segera mengambil langkah hukum berupa pemecatan Ahmad Sahroni dari jabatannya sebagai Wakil Ketua Komisi III DPR RI. "Pernyataan kontroversial Sahroni yang dinilai provokatif dianggap memperkeruh situasi dan mengganggu stabilitas keamanan negara," kata Risvad di Jakarta.
Kedua, GMNI menuntut DPR agar lebih mengutamakan aspirasi rakyat dengan membuka ruang dialog, terutama terkait dengan pembahasan penaikan tunjangan fantastis anggota dewan yang dianggap melukai hati rakyat.
Ketiga, GMNI menuntut Kepolisian Republik Indonesia (Polri) bertanggung jawab atas tewasnya Affan Kurniawan, pengemudi ojek online yang dilindas kendaraan taktis Brimob. GMNI juga meminta agar oknum polisi yang terlibat dalam peristiwa tersebut segera dipecat.
Keempat, GMNI menegaskan perlunya reformasi internal Polri agar kembali fokus pada fungsi utama, yakni mengayomi dan melindungi masyarakat, bukan menjadi tameng pejabat dalam menindas rakyat.
Kelima, GMNI menuntut Polri memastikan seluruh jajarannya di daerah tidak lagi melakukan tindakan represif terhadap rakyat yang tengah menyuarakan aspirasi melalui demonstrasi.
.
Demokrasi di Persimpangan, GMNI Tuntut Pancatura untuk Rakyat
