JALADRINEWS.COM -Anggota DPRD DKI Jakarta, Josephine Simanjuntak, melakukan walk out dari rapat paripurna pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang APBD DKI Jakarta Tahun Anggaran 2026, usai menyampaikan penolakan terhadap kebijakan Pemprov DKI yang memangkas anggaran sosial dan program Pangan Murah.
Dalam sidang paripurna itu, Josephine dari Fraksi Solidaritas Indonesia (PSI) menyatakan keberatan terhadap arah kebijakan APBD yang dinilai tidak berpihak kepada rakyat kecil.
"Saya melihat APBD ini agak kurang saya setujui. Sama seperti Pak Lukman dan Pak Eko, hari ini kita melihat bahwa program pangan murah dikurangi dengan alasan yang tidak masuk akal," tegas Josephine dalam sidang, Selasa (11/11/2025).
Josephine yang duduk sebagai Komisi C DPRD DKI mengungkapkan, berdasarkan hasil reses di lapangan, masyarakat masih sangat membutuhkan bantuan pangan murah seperti daging dan susu.
Ia menemukan data dari warga bahwa warga sangat memerlukan daging dan susu.
Namun, banyak warga justru terkendala saat mengakses program tersebut.
Yang tidak dimengerti oleh pemerintah adalah cara masyarakat mengakses pangan murah ini sangat sulit. Itu yang terjadi di lapangan, bukan karena rakyat tidak suka daging atau susu," ujarnya.
Soroti Pemangkasan Dana Sosial dan Kenaikan Dana Hibah
Josephine juga menyoroti penurunan signifikan anggaran dana sosial, sementara dana hibah untuk sejumlah organisasi justru meningkat tajam.
"Hari ini warga Jakarta cukup sulit kehidupannya. Tapi dana sosial diturunkan dari Rp1,02 triliun menjadi Rp655 miliar turun sekitar Rp300 miliar. Sementara dana hibah untuk ormas seperti Forindo dan Pinda justru naik hingga Rp315 miliar. Itu tidak masuk akal," katanya dengan nada tegas.
Ia meminta Gubernur DKI Jakarta untuk mengoreksi kembali arah kebijakan APBD 2026, agar lebih berpihak kepada kesejahteraan masyarakat.
"Tolong Pak Gubernur koreksi dengan serius agar sejalan dengan visi Jakarta sejahtera menuju global city seperti yang sering dicanangkan," tambahnya.