Jakarta, Jaladrinews – Barisan Aktivis Jakarta (BATAVIA) melontarkan kritik keras terhadap manajemen PT MRT Jakarta yang dinilai tengah dilanda mega skandal. Mulai dari kebijakan sepihak menaikkan harga sewa kios, dugaan pelecehan seksual di internal perusahaan, hingga indikasi manipulasi laporan keuangan yang berpotensi merugikan publik.
Kenaikan Harga Sewa Kios Picu Penolakan UMKM
Pada pertengahan 2025, PT MRT Jakarta di bawah kepemimpinan Direktur Utama Tuhiyat dan Direktur Pengembang Bisnis Farchad Mahfud, menerapkan kebijakan kenaikan harga sewa kios di kawasan District Blok M.
Kebijakan tersebut dikeluarkan tanpa dialog bersama pelaku UMKM, sehingga menuai keberatan luas. BATAVIA menilai keputusan itu menambah beban pedagang kecil di tengah daya beli masyarakat yang melemah akibat situasi ekonomi dan politik yang tidak stabil.
“Alih-alih mendukung pemberdayaan UMKM, kebijakan ini justru mematikan usaha kecil yang selama ini menggantungkan hidup di area komersial MRT,” ujar Koordinator BATAVIA, diki, kepada wartawan, Selasa (9/9/2025).
Dugaan Pelecehan Seksual Ditutup-Tutupi
Tak berhenti di sana, mencuat pula dugaan kasus pelecehan seksual yang melibatkan Direktur Pengembang Bisnis PT MRT Jakarta, Farchad Mahfud, terhadap mantan sekretaris pribadinya berinisial PAA.
BATAVIA menilai kasus tersebut sengaja ditutup-tutupi oleh manajemen sehingga menimbulkan kecurigaan adanya perlindungan terhadap pelaku serta pengabaian hak-hak korban.
“Kami tidak bisa menerima praktik pelecehan seksual justru ditutup rapat. Ini penghinaan terhadap korban sekaligus pelecehan terhadap prinsip keadilan,” tambah diki.
Desakan dan Tuntutan
Atas rangkaian persoalan tersebut, BATAVIA menyampaikan tuntutan sebagai berikut:
- Mendesak Gubernur DKI Jakarta segera mencopot Direktur Utama PT MRT, Tuhiyat, dan Direktur Pengembang Bisnis, Farchad Mahfud.
- Melakukan evaluasi menyeluruh terhadap Dewan Direksi PT MRT terkait kebijakan yang dinilai memberatkan dan mematikan UMKM.
- Mengusut tuntas dugaan pelecehan seksual yang ditutupi manajemen, diduga melibatkan Farchad Mahfud.
- Meminta Inspektorat DKI Jakarta melakukan audit independen atas dugaan manipulasi laporan keuangan PT MRT.
Krisis Kepercayaan Publik
BATAVIA menegaskan, kasus yang menjerat PT MRT Jakarta bukan lagi masalah internal perusahaan, melainkan telah menjadi krisis kepercayaan publik.
“Negara tidak boleh membiarkan perusahaan pelat merah dipimpin oleh pejabat yang semena-mena dan diduga terlibat skandal. Jika dibiarkan, maka pemerintah turut mengabaikan kepentingan rakyat kecil,” tegas diki.
