Jakarta, Jaladrinews – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI resmi menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 pada Selasa (23/9/2025). Salah satu fokus utama dalam APBN 2026 adalah program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan alokasi dana mencapai Rp 335 triliun.
Dalam struktur APBN 2026, pos anggaran pendidikan meningkat menjadi Rp 757,8 triliun dari sebelumnya Rp 690 triliun. Namun, sekitar Rp 223 triliun di antaranya dialihkan untuk mendukung program MBG.
Jika dibandingkan, anggaran MBG jauh lebih besar ketimbang dana beasiswa dari tingkat sekolah hingga perguruan tinggi yang hanya Rp 57,7 triliun. Bahkan, alokasi untuk MBG juga lebih besar dibanding dana untuk guru non-PNS, ASN daerah, dan dosen non-PNS yang hanya Rp 91,4 triliun.
Dari Mana Sumber Anggaran MBG?
Berdasarkan laman resmi Indonesia.go.id, dana MBG yang dikelola oleh Badan Gizi Nasional (BGN) bersumber dari tiga sektor, yakni pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Rinciannya sebagai berikut:
- Sektor pendidikan: Rp 223 triliun (83,4 persen)
- Sektor kesehatan: Rp 24,7 triliun (9,2 persen)
- Sektor ekonomi: Rp 19,7 triliun (7,4 persen)
Rincian Pembelanjaan
- Belanja barang termasuk pengadaan makanan bergizi: Rp 261 triliun (97,7 persen)
- Belanja pegawai: Rp 3,8 triliun (1,4 persen)
- Belanja modal: Rp 3 triliun (0,9 persen)
Kepala BGN, Dadan Hindayana, menjelaskan dari total anggaran tersebut, Rp 34 triliun diperuntukkan bagi bantuan pangan bergizi untuk anak sekolah, Rp 3,1 triliun bagi ibu hamil, ibu menyusui, serta balita, dan Rp 3,9 triliun untuk belanja pegawai. Selain itu, Rp 3,1 triliun dialokasikan untuk digitalisasi, Rp 700 miliar untuk pemantauan dan pengawasan, serta Rp 3,8 triliun bagi distribusi dan pelatihan tenaga gizi.
Menkeu Soroti Penyerapan Anggaran
Menteri Keuangan Purbaya menyoroti adanya anggaran besar yang belum terserap optimal. Ia menyebut sudah melaporkan hal tersebut kepada Presiden Prabowo dan berencana memantau langsung kementerian atau lembaga yang masih lambat dalam realisasi anggaran.
“Mulai bulan depan saya akan turun ke kementerian besar yang penyerapan anggarannya belum optimal. Kalau tidak segera terserap, anggarannya bisa dialihkan ke program lain yang langsung menyentuh rakyat,” kata Purbaya di Istana Kepresidenan, Selasa (16/9/2025).
Meski begitu, Kepala BGN memastikan pihaknya tidak khawatir. Menurut Dadan, realisasi anggaran MBG akan tercapai sesuai target.
“Saya optimis penyerapan selesai. Tahun ini saja Rp 71 triliun pasti terserap,” ujarnya dikutip dari detikNews, Selasa (23/9/2025).
Ia mengakui masih ada Rp 9,1 triliun yang belum bisa digunakan karena menunggu proses administrasi. Namun, di sisi lain MBG diperkirakan masih membutuhkan tambahan dana sekitar Rp 50 triliun.
“Meski ada Rp 9,1 triliun yang masih tertahan, Presiden sudah menyiapkan dana cadangan Rp 100 triliun. Jadi kami tidak cemas, karena tahu langkah yang harus dilakukan,” pungkas Dadan.
