Riau, Jaladrinews – Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) PT Bumi Siak Pusako (BSP) resmi memberhentikan Iskandar dari jabatan Direktur Utama, Kamis (4/9/2025). Untuk sementara, posisi Pelaksana Tugas (Plt) Dirut kini dipegang Raihan yang sebelumnya menjabat General Manager.
Pergantian pucuk pimpinan ini tak lepas dari kerugian besar yang dialami PT BSP pada tahun buku 2024, yakni sebesar 14,7 juta dolar AS atau setara Rp238 miliar (kurs Rp16.200). Kerugian tersebut sebelumnya terungkap dalam RUPS pada 30 Juni 2025, namun Iskandar baru dicopot dua bulan setelahnya.
Penunjukan Raihan sebagai Plt Dirut bersifat sementara sambil menunggu hasil Uji Kelayakan dan Kepatutan (UKK) untuk direktur definitif. Dalam kesempatan yang sama, RUPS-LB juga mengesahkan Heriyanto, SH sebagai Komisaris Utama BSP.
Wakil Bupati Siak, Syamsurizal, menyebut langkah ini penting untuk memperkuat kinerja perusahaan, terutama di tengah harapan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor migas.
“Restrukturisasi jajaran pimpinan ini dilakukan untuk memperkuat kinerja korporasi, meningkatkan fokus operasional, dan memastikan pencapaian target yang ditetapkan pemegang saham. Beban korporasi belakangan ini memang berat, sehingga perlu ada energi baru. Ini normal, hanya penyegaran,” kata Syamsurizal usai RUPS-LB di Hotel Novotel Pekanbaru, dikutip dari situs resmi Pemkab Siak.
Heriyanto dipilih sebagai Komisaris Utama berdasarkan rekomendasi Tim UKK Pemkab Siak, sesuai Peraturan Pemerintah No 54 Tahun 2017, sekaligus menindaklanjuti keputusan RUPS sebelumnya. Proses UKK sendiri telah dilaksanakan pada pertengahan Agustus 2025.
PT BSP Rugi Rp238 Miliar
Kerugian besar ini tercatat sebagai yang pertama sejak BSP mengambil alih penuh pengelolaan Blok Coastal Plains and Pekanbaru (CPP). Banyak pihak mendesak agar BPKP melakukan audit investigatif atas kerugian yang dinilai berpotensi merugikan keuangan daerah.
Kerugian dipicu gangguan operasional serius sejak Maret 2024, yaitu congeal (pembekuan minyak dalam pipa) yang membuat penyaluran minyak terhenti. Kondisi ini memaksa perusahaan menggunakan truk untuk distribusi, yang menimbulkan biaya besar.
Produksi minyak BSP pun anjlok tajam, dari 8.000 barel per hari (bph) menjadi hanya 2.000 bph. Hal tersebut menambah tekanan pada keuangan perusahaan dan mengancam realisasi Komitmen Kerja Pasti (KKP) senilai US$130,4 juta yang harus dipenuhi dalam lima tahun pertama.
PT BSP merupakan BUMD dengan mayoritas saham dimiliki Pemkab Siak sebesar 72,29%. Sisanya, Pemprov Riau 18,07%, Pemkab Kampar 6,02%, Pemkab Pelalawan 2,41%, dan Pemkot Pekanbaru 1,21%.
Sejak 2022, BSP ditunjuk pemerintah pusat sebagai operator tunggal CPP Blok, setelah sebelumnya dikelola bersama Pertamina Hulu. Namun, berbagai masalah operasional, termasuk kebocoran pipa dan tingginya biaya produksi, terus membayangi kinerja perusahaan hingga kini.
