Jakarta, Jaladrinews.com - "Sebagai wujud penyempurnaan arah reformasi sektor keamanan, kami memandang perlu dipertimbangkan agar posisi strategis di Kementerian Bidang Koordinator Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) dapat diisi oleh figur Polri" hal ini disampaikan oleh Hasanuddin selaku Kordinator Simpul Aktivis Angkatan 98/SIAGA 98, di Jakarta, (3/10/2025).
Ia juga menekankan bahwa hal tersebut penting dalam rangka menjaga prinsip demokrasi Pasca Resformasi 1998. "Hal ini juga merupakan bagian penting dalam menjaga prinsip dasar reformasi pasca 1998", tambah Hasannuddin.
Hasanuddin ini juga menegaskan pentingnya keseimbangan peran dan komposisi antara TNI dan POLRI. "TNI fokus pada pertahanan, Polri fokus pada keamanan dalam negeri dan unsur sipil mengawal supremasi hukum serta demokrasi. Dengan komposisi seimbang inilah reformasi sektor keamanan dapat berjalan konsisten," tegas Hasanuddin.
Ia juga menyebut Kapolri berwenang dan berkepentingan mengusulkan perwira tinggi Bhayangkara untuk memperkuat struktur di Kemenko Polkam.
"Selain Kapolri, saya kira Penasihat Presiden Bidang Keamanan dan Reformasi Polri maupun Kompolnas juga memiliki ruang memberi rekomendasi langsung kepada presiden. Dengan demikian, keterwakilan Polri di Kemenko Polkam tidak hanya bersifat simbolis, tetapi juga strategis, substantif, dan relevan dengan tantangan keamanan nasional," jelasnya.
Masih kata Hasanuddin, dengan adanya keseimbangan itu, Kemenko Polkam akan benar-benar menjadi forum koordinasi yang merepresentasikan sinergi tiga pilar, yakni TNI, Polri, dan sipil.
"Kami berharap presiden untuk mempertimbangkan hal ini demi memastikan arah reformasi sektor keamanan berjalan sesuai amanat demokrasi dan kebutuhan bangsa," imbuhnya
Hasanuddin juga turut mengomentari penunjukkan Jenderal (Hor) (Purn) Djamari Chaniago sebagai Menko Polkam. Ia menilai langkah tersebut merupakan langkah strategis di tengah kebutuhan memperkuat arah reformasi sektor keamanan.
"Dengan kapasitas dan pengalaman yang panjang, beliau (Djamari) diharapkan mampu menjaga stabilitas politik-hukum sekaligus memastikan transformasi kelembagaan berjalan konsisten dan terarah," tutup Hasanuddin
