Jakarta, Jaladrinews – Anggota DPRD DKI Jakarta, Dwi Rio Sambodo, angkat bicara mengenai dugaan peredaran beras oplosan yang melibatkan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) pangan DKI Jakarta.
Rio menekankan bahwa persoalan ini tidak boleh dibiarkan dan harus ditindaklanjuti melalui proses hukum yang transparan.
“Saya mendesak adanya audit independen serta investigasi menyeluruh terhadap seluruh gudang BUMD pangan,” ujar Rio di Jakarta, Senin.
Ia menilai dugaan praktik pengoplosan beras yang dilakukan oleh BUMD FS harus benar-benar ditelusuri dan diselesaikan tuntas agar tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat.
“Segala bentuk praktik pengoplosan beras wajib diproses secara hukum secara terbuka dan transparan,” tegasnya.
Lebih lanjut, Rio menyarankan agar sistem pelacakan digital stok beras diperkuat mulai dari gudang hingga sampai ke konsumen, dengan publikasi ketersediaan dan harga secara real-time.
Menurutnya, langkah ini penting dilakukan untuk mencegah adanya permainan pasokan maupun harga oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.
Selain itu, ia mendorong adanya kerja sama yang erat antara BUMD, Bulog, dan kepolisian dalam mengawasi rantai pasok beras. Razia rutin juga perlu dilakukan, terutama di pasar induk seperti Cipinang. Pelaku penimbunan dan pemalsuan beras, kata Rio, harus diberi sanksi yang tegas.
“Kami dari Komisi B DPRD DKI akan mengawal evaluasi menyeluruh terhadap BUMD pangan, termasuk sistem rekrutmen dan mekanisme pengawasan internal,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian (KPKP) DKI Jakarta, Hasudungan Sidabalok, juga menanggapi isu dugaan beras oplosan yang menyeret BUMD berinisial FS.
“Menanggapi pemberitaan terkait indikasi pelanggaran kualitas beras di ritel modern, FS sudah memenuhi panggilan Bareskrim Polri,” kata Hasudungan.
Menurutnya, pemeriksaan tersebut masih berlanjut dan kemungkinan akan ada pemanggilan tambahan setelah hasil analisis uji sampel dari Satgas Pangan keluar.
Diketahui, Dinas KPKP DKI Jakarta menggunakan beras merek SP dan SR produksi FS untuk program “Penyediaan dan Pendistribusian Pangan dengan Harga Murah bagi Masyarakat Tertentu” atau yang dikenal sebagai “Program Pangan Bersubsidi Beras” dengan kualitas premium.
Untuk memastikan standar kualitas tetap terjaga, Dinas KPKP DKI secara rutin sedikitnya tiga kali dalam setahun mengambil sampel beras di gudang FS dan mengujinya di laboratorium terakreditasi.
