Presiden Prabowo Kumpulkan BIN dan BGN Bahas Strategi Keamanan dan Pangan Nasional

JaladriNews. Jakarta. - Presiden RI Prabowo Subianto mengundang sejumlah pejabat tinggi negara untuk mengikuti rapat terbatas di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa malam (12/8/2025). Pertemuan tersebut membahas berbagai isu strategis, dengan fokus utama pada situasi keamanan nasional dan ketahanan pangan.

Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya menjelaskan kepada wartawan bahwa rapat berlangsung secara tertutup. Hadir dalam pertemuan ini antara lain Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo, Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Jenderal HOR (Purn.) M. Herindra, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana, serta Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani. Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi juga turut mendampingi Presiden.

Menurut Teddy, Presiden mendengarkan laporan dari para pejabat terkait perkembangan terkini situasi keamanan dan program ketahanan pangan nasional, termasuk sejumlah agenda strategis yang menjadi perhatian pemerintah.

Usai rapat, Kepala BGN Dadan Hindayana memaparkan progres program Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga 11 Agustus 2025. Ia menyebut realisasi APBN untuk program tersebut telah mencapai Rp8,2 triliun, yang digunakan untuk membentuk 5.103 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di 38 provinsi, 502 kabupaten, dan 4.770 kecamatan di seluruh Indonesia.

“Penerima manfaatnya sudah di atas 15 juta orang, dan insyaallah akan mendekati 20 juta,” ujar Dadan di Istana Kepresidenan.

Dana MBG tersebut, jelas Dadan, difokuskan untuk peningkatan asupan gizi anak sekolah dan ibu hamil. BGN menargetkan hingga akhir Agustus 2025 jumlah SPPG aktif bisa mencapai 8.000 unit dengan penerima manfaat mendekati 20 juta orang.

Ia menambahkan, pihaknya tengah mempercepat proses verifikasi dan administrasi, termasuk mempercepat penyaluran dana agar pelayanan bisa segera dirasakan masyarakat. “Kami sudah lebih dari dua minggu ini mempercepat proses verifikasi, memangkas prosedur administrasi, dan mengirim pembiayaan lebih awal supaya jumlah penerima manfaat bisa segera bertambah,” tutupnya.